Berita Terkini

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang diwakili oleh Plt. Sekretaris serta Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan, Data dan Informasi mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur via zoom meeting, Rabu (30/3/22) pukul 10.00 WIB. Acara dibuka oleh sambutan Nanik Karsini selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya tata kelola anggaran menyambut Tahapan Pemilu 2024 yang dimulai Tahun 2022 ini serta KPU/Kabupaten Kotadan KPU Provinsi harus melakukan koordinasi berjenjang dan mengedepankan fungsi tugas dan kewenangan masing-masing Satuan Kerja (Satker) agar pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Sub. Bagian Perencanaan Anggaran KPU RI M. Krisdiono. Beliau menjelaskan terkait komposisi Anggaran KPU Tahun Anggaran (TA) 2022, Program kegiatan KRO –RO, Juknis Anggaran TA 2022. Sebagai penutup Krisdiono menyampaikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran TA 2022.   (ayu/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kirana Agung, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Staf, Rabu (30/3/22). Hadir dalam rapat tersebut Plt. Sekretaris, seluruh Kepala Sub. Bagian (Kasubbag), staf ASN serta PPNPN Administrasi KPU Kabupaten Lumajang. Yulyani Dewi selaku  Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang sekaligus pemimpin rapat mengatakan bahwa rapat ini dalam rangka mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut Dewi menyampaikan bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 326 Tahun 2022 tersebut akan diberlakukan di KPU Kabupaten Lumajang mulai tanggal 1 April 2022. “Keputusan Sekjen Nomor 326 Tahun 2022 ini sudah diterbitkan sejak 21 Maret 2022, namun karena baru hari ini kita melaksanakan rapat maka akan saya berlakukan di KPU Kabupaten Lumajang mulai tanggal 1 April 2022. Apa yang akan saya sampaikan disini bukan karangan saya tetapi semua ada pedomannya. Saya harap teman-teman dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Dewi. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 326 Tahun 2022 oleh Nita Christina selaku Kasubbag Hukum dan SDM. Salah satu yang menjadi pembahasan yaitu terkait pengisian absensi pegawai. Nita menyampaikan bahwa absensi harus diisi pada hari yang sama karena apabila absensi itu terlewat akan ada sanksi berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin). “Terkait absensi mungkin kita belum terbiasa menggunakan aplikasi karena itu terkadang masih sering lupa, tapi saya harap kedepan teman-teman tidak boleh lupa kalau bisa saling mengingatkan. Absensi ini harus diisi pada hari yang sama karena apabila absensi itu terlewat maka akan ada sanksi berupa pemotongan tukin,” ujar Nita. (ayu/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Diwakili oleh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan , Data dan Informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang Ikuti International Seminar on Electoral Governance yang diselenggarakan oleh KPU RI via zoom meeting dengan Tema Electoral Governance In Indonesia : Adopting Technology, Promoting Transparency and Enhancing Integrity, Selasa (29/3/22). Pembicara dalam acara tersebut adalah Joanne Mc Callum selaku Senior Election Administration Advisor IFES (International Foundation for Electoral Integrity), Therese Pearce Laanela selaku Head of Electoral Processes International IDEA dan Abdul Gaffar Karim dari Universitas Gadjah Mada. Acara dibuka oleh sambutan Paul Guerin selaku Senior Election Advisor IFES (International Foundation for Electoral Integrity). Dalam sambutannya Paul menyampaikan bahwa “Teknologi bisa membantu mengatur Pemilu dengan segala kompleksitasnya. KPU harus siap dan tidak boleh melakukan kesalahan,” ujarnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing pembicara. Yang menjadi pembahasan dalam acara tersebut yaitu, penguatan transparasi dan integritas melalui perencanaan operasional, melindungi Pemilu semasa transformasi digital serta penguatan demokrasi prosedural. (ayu/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Kapolres Lumajang, Dewa Putu Eka D, S.Ik, M.H didampingi Kasat Intel (AKP. Hari Akriyanto) menerima Audiensi KPU Kabupaten Lumajang. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Polres siap berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sepanjang masih dalam koridor bidang tugas kepolisian. "Saya upayakan penggunaan IT untuk mengoptimalkan kamtibmas di Lumajang" ujarnya. Dalam kesempatan ini Kasat Intel menyampaikan agar dalam proses rekuritmen badan AdHoc hendaknya mengutamakan kemampuan dan kesiapan mereka sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sehingga dalam proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan, badan AdHoc bisa membantu memperlancar tugas-tugas KPU ditingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan. Adapun Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM menginginkan adanya kerjasama antara Tim Cyber Polres dengan KPU Kabupaten Lumajang untuk menangkal berita-berita hoax. "Bersama-sama menyebarkan informasi-informasi positif dan menangkal berita-berita hoax, sehingga proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Lumajang berjalan lancar, aman dan terkendali," tegas Yusuf. (ida/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP), KPU Kabupaten Lumajang menggelar Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk bulan Maret Tahun 2022 Triwulan I, Selasa (29 Maret 2022). Forum koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang Akhmad. Mujaddid Mambaur R., perwakilan Polres Lumajang Alda DFT, perwakilan Kodim S. Hariyanto, perwakilan Dinas Sosial P3A Nana I.W.,dan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lumajang Yuyun Baharita. “Saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga/instansi yang berkenan hadir. Urusan berkaitan dengan daftar pemilih merupakan hal yang penting, ini merupakan hal baru yang dahulunya data diolah sebelum Pemilu kalau sekarang dilakukan setiap bulan” ujar Yuyun. Selanjutnya, Yuyun juga menyampaikan hingga hari ini pihaknya sudah bekerjasama dengan Dispendukcapil terkait data secara umum, dengan Dinas Sosial P3A terkait data kematian, dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama terkait data siswa-siswi yang berumur 17 tahun keatas, serta TNI-POLRI terkait dengan data purna tugas atau pensiun. “Kami selalu update, setiap bulan kami menerima data-data dari Dispendukcapil, Dinas Sosial P3A, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, TNI dan Polri”, ujarnya. Acara dilanjutkan dengan pemaparan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sohudi, S.Pd.I. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret Tahun 2022 sebanyak 837.229 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan).  (ayu/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Bertempat di Kantor  Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) yang beralamat di Jl. Raya Menganti No.312, Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, KPU Kabupaten Lumajang diwakili oleh Yulyani Dewi selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang melakukan audiensi dengan pejabat di lingkungan Dirjen Sumber Daya Air BBWSB, Senin (28/3/22) pukul 13.15 – 14.19 WIB. Kunjungan yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang disambut baik oleh Bapak Suwandi selaku Sub. Koordinator SDM dan Umum, Bapak Kristoni selaku Sub. Koordinator BMN dan Keuangan serta Ibu Dina selaku Staf BMN BBWSB. Tujuan audiensi tersebut dalam rangka opsi pencarian aset atas tanah dan bangunan di PTGA  (Program Pengembangan Tata Guna Air) Kabupaten Lumajang yang pengguna barangnya adalah milik BBWSB Jawa Timur. Secara garis besar inti dari audensi ini adalah BBWSB akan menyampaikan hasil audensi terkait permohonan alih status atau pinjam pakai aset PTGA dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan balai ke Kementrian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. (ayu/dewi/red)