Berita Terkini

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Mengawali bulan Juli 2022, Senin (04/07/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang melakukan agenda rutin Pleno yang dilaksanakan setiap hari Senin, Ketua beserta seluruh Anggota KPU dan seluruh Pejabat Sekretariat Kabupaten Lumajang hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti biasanya diawal kegiatan disampaikan capaian kinerja seminggu yang lalu, sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat Pleno sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan mengenai kegiatan seminggu kedepan. Dalam forum ini, masing-masing divisi menyampaikan rencana kerjanya sekaligus hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Termasuk Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM yang belum bisa berkegiatan. “Saat ini kami terus memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial yang kita miliki, karena bagaimanapun kita perlu anggaran dalam berkegiatan” ucap Yusuf selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. “Untuk saat ini, kita harus bersabar, marilah kita pikirkan bersama, kegiatan apa yang sekiranya bisa kita laksanakan tanpa mengeluarkan biaya, mengingat saat ini kita masih belum menerima kabar tentang pembukaan blokir anggaran” ucap Ketua KPU menanggapi apa yang disampaikan Yusuf. Pleno diakhiri dengan merumuskan beberapa point kegiatan yang akan dilaksanakan seminggu kedepan. Ketua berharap, hambatan apapun yang dihadapi, KPU Kabupaten Lumajang tetap dapat melaksanakan tahapan dengan baik. (ida/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang dikomandani oleh Plt. Sekretaris KPU (Yulyani Dewi) mengadakan kegiatan BARBARIAN (Belajar Bareng Antar Bagian) yang diikuti oleh seluruh Pejabat dan Staf dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang. Materi yang dibahas kali ini adalah Bisnis Proses Keuangan di KPU Kabupaten Lumajang. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang menjelaskan tentang hirarki pengelolaan keuangan, tugas-tugas PPK, PPSPM dan petugas pengelola keuangan. "Saya mengingatkan kembali tugas-tugas ASN yang tergabung dalam Tim Pengelola keuangan, agar selalu bekerja sesuai prosedur serta aturan yang berlaku, bekerja sesuai dengan SOP akan memudahkan kita pada saat pemeriksaan BPK,” ujar Dewi. Sekretariat KPU bertindak sebagai fasilitator dalam segala kegiatan yang telah direncanakan oleh Komisioner. "Jadi anggaran yang kita keluarkan adalah berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan oleh KPU," ujar Dewi. Dewi berharap, dengan kegiatan BARBARIAN yang dilakukan secara rutin, semoga bisa meningkatkan kemampuan dan konpetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang. (ida/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Rabu (29/06/22) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengikuti kegiatan diskusi interaktif dan instruktif realisasi SIMONIKA (Sistem Monitoring Keuangan) yang digagas secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan mengundang seluruh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik (Kasubbag KUL) dan Operator SIMONIKA KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Yulyani Dewi (Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang), Dian Tria Rahayu (Kasubbag KUL) dan Arif Satrio Nugroho (Operator SIMONIKA). Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (Nanik Karsini) dalam sambutannya menyampaikan "SIMONIKA Jawa Timur bermasalah dikarenakan banyak Kabupaten/Kota yang belum mengisi," ujarnya. Saya harap pada rapat hari ini semua Sekretaris KPU Kab/Kota bisa memonitor dan mengendalikan serta update informasi dan realisasi laporan keuangan, apakah  sudah diinput oleh operator. Beliau juga menyampaikan harapannya agar dalam pelaporan yang dibuat, tidak ada perbedaan antara OM SPAN dan SIMONIKA. Karena perbedaan itulah yang akan menjadi dasar dalam pemeriksaan. Adapun dasar pemeriksaan eksternal akan dilakukan oleh BPK RI dan SIMONIKA merupakan pengganti LPPA yang dilakukan secara online dan berjenjang. (ida/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Sharing Knowledge kembali gelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang. Narasumber kali ini dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Sohudi) dengan mengambil tema "Penyusunan Data Pemilih". Seusai penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi yang gayeng sekali, mengingat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait Daftar Pemilih yang ada di Kabupaten Lumajang. "Ditemukannya Nomor Kartu Keluarga (NKK) beda dengan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang sama, maka perlu kita saring dan kita lakukan pengecekan betul-betul, apakah memang datanya ganda atau orang yang sama, perlu kita verifikasi faktual, agar data betul-betul valid," ucap Sohudi. Banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat saat hari H pemungutan suara, karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Kedepannya, diharapkan seluruh keluarga besar KPU Kabupaten Lumajang untuk lebih proaktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara pengecekan data diri sebagai pemilih, maupun prosedur pindah pilih melalui Media Sosial (Medsos) masing-masing maupun memberikan informasi secara langsung kepada keluarga terdekat maupun masyarakat sekitar. Sharing knowledge diakhiri dengan pembuatan DIM (Daftar Inventarisis Masalah) perihal pengelolaan data pemilih. DIM ini nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi agar kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Pemilu yang lalu tidak terjadi dalam Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 nanti. (ida/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang kembali menggelar Rapat Pleno Rutin, Senin (27/6/22). Bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Kirana Agung”, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU, Plt. Sekretaris serta masing-masing Kepala Subbagian (Kasubbag) Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang. Rapat dibuka oleh Yuyun Baharita selaku Ketua KPU Kabupaten Lumajang. Seperti biasa sebelum membahas agenda Rapat Pleno, Yuyun terlebih dahulu mereviu hasil Pembahasan Rapat Pleno minggu lalu yakni terkait keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Rakor PDPB) bulan Juni serta agenda sharing knowledge.  “Alhamdulillah kegiatan Rakor PDPB tadi siang dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala,” ujar Yuyun. Terkait dengan Bakohumas, Yuyun menyerahkan kepada Yusuf Adi Pamungkas selaku Pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM). Menanggapi hal tersebut Yusuf menyampaikan “Terkait Bakohumas kemarin sudah kita bahas, saya harap kita dapat mengundang langsung siapa saja yang akan kita libatkan supaya mereka paham apa itu Bakohumas, tetapi karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan tersebut untuk sementara waktu kita tunda,” ujar Yusuf. Lebih lanjut beliau meminta saran dan masukan dari peserta rapat terkait agenda Sosdiklih yang akan dilaksanakan kedepan. Acara dilanjutkan dengan membahas agenda minggu depan yakni rencana sharing knowledge yang akan diisi oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta rencana kegiatan rapat internal Divisi Hukum dan Pengawasan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). (ayu/ysf/red)

Lumajang, kab-lumajang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengikuti kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Selasa (28/6/22). Hadir secara daring dalam acara tersebut, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Provinsi Jawa Timur (Gogot Cahyo Baskoro), Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (Nanik Karsini) diikuti oleh seluruh Anggota KPU Divisi Parmas dan SDM dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Kab/Kota Se-Jawa Timur. KPU Kabupaten Lumajang diwakili oleh Yusuf Adi Pamungkas selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM dan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat (Ida Nur Farida). Mengingat anggaran sosialisasi tahapan belum bisa digunakan, Gogot selaku narasumber pada acara kali ini menyampaikan "Silahkan bapak/ibu melakukan sosialisasi dengan memaksimalkan fasilitas yang dimiliki, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujarnya. Pada acara kali ini juga dibahas tentang aturan-aturan yang mengatur masalah MoU dan Perjanjian Kerjasama. "Jangan sekali-kali melakukan perjanjian kerjasama sebelum mendapat ijin dari KPU RI" ucap Gogot. Dalam kesempatan tersebut, Nanik Karsini (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur)  dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa bagi penyelenggara Pemilu, mulai saat ini yang berlaku adalah hari kalender, integritas 24 jam, KPU melayani. Karena sejak diluncurkannya Tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022, maka otomatis kita sebagai penyelenggara pemilu harus siap melaksanakan seluruh jadwal tahapan. "Semoga dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024, semua penyelenggara Pemilu mampu menjalankan amanah, sehingga tahapan berjalan dengan lancar," ujar Nanik. (ida/ysf/red)