Sosdiklih

#temanpemilih

59 tahun lalu, tepatnya 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS mengesahkan penetapkan Soeharto sebagai "Pejabat Presiden" — memastikan berakhirnya era Orde Lama sekaligus menandai permulaan rezim Orde Baru. Peralihan kekuasaan yang kemudian hari oleh sejumlah pihak kerap dianggap kontroversial dan konspiratif ini, sesungguhnya sudah berlangsung sejak setahun sebelumnya, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada 1966.

Suksesi paling dramatis yang menjadi bagian penting dari episode paling berdarah dalam sejarah perjalanan bangsa tersebut memang terjadi di tengah kemelut ideologi, Perang Dingin, yang memperhadapkan sekutu Barat (Nato) pimpinan AS dan blok Timur (Pakta Warsawa) di bawah pimpinan Uni Soviet. Kala itu, melalui representasi Soekarno, Indonesia disorot sebagai salah satu penggerak konstelatif geopolitik global. Bahkan, menurut kesaksian Megawati, dalam telegram Betrand Russell untuk Soekarno yang diperlihatkan kepadanya — tercantum: nama bapaknya pada posisi pertama sebagai pemimpin yang akan digulingkan.

Soekarno adalah penggagas politik Bebas Aktif, tokoh utama Gerakan Non Blok, yang merupakan kelanjutan lebih jauh dari Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Namun, seiring menguatnya solidaritas negara-negara dunia ketiga, juga latar historis sebagai negeri bekas jajahan, orientasi politik luar negeri Soekarno kian menunjukkan sikap menentang campur tangan hegemoni Barat. Sikap anti imperialisme ini tercermin semasa Demokrasi Terpimpin: penyelenggaraan Ganefo, keluarnya Indonesia dari PBB, dan terutama, pencetusan ide Nasakom — yang banyak dimaknai sebagai indikasi kuat kian dekatnya Soekarno pada faksi Komunis atau Poros Moskow-Beijing.

Dalam konteks itulah, lembaga intelijen seperti CIA, disebut-sebut dalam berbagai studi dan dokumen yang menyoroti bagaimana kekuatan sekutu memantau dan kemudian (diduga) terlibat aktif mendukung kekuatan anti-komunis di Indonesia sebagai bagian dari strategi global AS dalam upaya membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara yang sebetulnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan (pasca terjadinya pemberontakan PKI 1948 di Madiun). Pada kurun 1960-an, PKI memang berkembang menjadi salah satu partai komunis terbesar dunia, sehingga konsep Nasakom yang menyediakan ruang leluasa pada komunisme segera menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan negara-negara Barat sekaligus ketegangan politik nasional.

Puncaknya, 1965 ketika meletus G 30 S, PKI dituding sebagai dalang dan dituntut bertanggung jawab atas terbunuhnya sejumlah perwira tinggi militer. Soekarno, yang dalam kegentingan itu bersikukuh menolak desakan publik untuk membubarkan PKI dan lebih memilih menyelesaikan preseden yang sedemikian mengguncang tersebut melalui prosedur hukum atau pengadilan serta pembentukan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), tidak bisa lagi menghindar dari delegitimasi kepemimpinan. Maka, terbitlah Surat Perintah Sebelas Maret yang mendelegasikan kewenangan penuh kepada Pangkostrad yang dijabat oleh Soeharto.

Supersemar, lepas dari kontroversi yang menyertainya, memungkinkan Soeharto mengambil alih kendali militer dan keamanan, juga (secara bertahap) memperkuat posisinya dalam struktur kekuasaan negara sekaligus kepemimpinan nasional. Soeharto dengan segera membubarkan PKI dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap terafiliasi komunis. Setahun setelahnya — di tengah inflasi yang meroket hingga 650% — Sang Panglima Kostrad pun diangkat sebagai pejabat presiden, dan pada 27 Maret 1968, secara resmi dilatik oleh MPRS sebagai Presiden Ke-2 Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berkuasanya Orde Baru bukan hanya menandai proses pergantian kepemimpinan nasional yang penuh gejolak, tetapi juga bagian dari perubahan arah politik Indonesia dalam konteks global.

#kpumelayani

Sumber: 
1. Kompas.com
2. Tempo.co
3. https://pasca.unair.ac.id/supersemar-sejarah-dampak-dan-kontroversi-di-indonesia/
4. Kick Andy 2008 Eps. Megawati Soekarno Putri Bicara Tentang Pembelajaran Demokrasi